"Sementara untuk alokasi belanja yang nilainya mencapai Rp 1,7 triliun, telah sesuai dengan kebutuhan dan hasil hitungan yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari dana itu nanti akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal juga,
hitung-hitungan sudah ada sebelumnya, nanti kita ikuti itu saja lagi. Memang, untuk SKPD, saya minta untuk memaklumi dulu kondisi sekarang. Karena ada yang hanya dapat Rp 1 miliar, ada juga yang hanya Rp 750 juta kita berikan. Artinya ngak sebesar dulu lah,” lanjutnya.
Bupati menerangkan, belanja anggaran di 2017 masih banyak dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim.
Pembiayaan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masih prioritas kami, beberapa proyek multiyears, dengan fokus untuk pembangunan jalan penghubung antar kecamatan di Kutim. Pasalnya, hal itu bercermin dari masih buruknya infrastruktur di pedalaman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) SANGATTA, Irawansyah menyakinkan meski tahun depan Kutim mengalami defisit Rp 700 miliar, namun dipastikan sejumlah program kerja dan pembangunan tetap berjalan. Hanya saja, mungkin porsinya akan mengalami penurunan.
"Kalau program yang sudah disusun pasti tetap berjalan. Seperti proyek multiyears, rasionalisasi program kerja tetap harus dilakukan dan program lainnya. Karena memang sudah menjadi skala prioritas," kata Irawansyah.
"Nanti dirasionalisasi sekitar 30 persen. Jadi otomatis yang tersisa hanya Rp 700 juta. Karena, langkah ini untuk menutupi kekurangan anggaran, serta membayar beberapa pengeluaran," lanjutnya.
"Irawansyah berharap, bisa ditingkatkan lagi dari tahun sebelumnya, tapi kondisi keuangan tidak mendukung, kami harap semua bisa maklum, karena kondisi ini terjadi merata di semua daerah, dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, kinerja dari tetap maksimal. Karena, defisit yang kembali dialami Pemkab Kutim tahun ini memang akibat adanya pemangkasan dari anggaran pusat.
" tutupnya.
Sebelumnya, Pemkab Kutim benar-benar harus mengencangkan ikat pinggang, terkait penggunaan anggaran. Pasalnya, defisit yang dialami tahun ini benar-benar terjadi. Bahkan nilainya mencapai Rp 700 milyar lebih.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutim disahkan sebesar Rp 2,58 Triliun dalam sidang paripurna, kemarin. APBD-P diketok setelah melalui pembahasan yang alot.
Angka di APBD-P ini turun Rp 58,8 miliar dibanding APBD 2017 yang disahkan sebelumnya. Kesepakatan tersebut ditandatangani usai mendengarkan pendapat akhir tujuh fraksi di DPRD Kutim. Pada intinya, semua fraksi menyatakan persetujuannya terhadap angka yang
tertera dalam perubahan APBD Kutim 2017, "kata Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, usai sidang paripurna.
“Kutim hanya berkurang Rp 58,8 miliar. Lebih kecil kalau dibanding pemangkasan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Lagi pula dibanding APBD kita saat ini, dari Rp 2,6 menjadi Rp 2,5 triliun, angka itu termasuk kecil. Masih ada belanja-belanja yang bisa kita pangkas untuk menutupi itu,” kata Mahyunadi.
"Sekretaris Kabupaten (Setkab) Irawansyah juga memastikan prioritas pengalokasian anggaran jelang akhir tahun anggaran ini adalah gaji, tunjangan dan pembayaran utang-utang
pekerjaan yang sudah dilakukan,
kita melihat skala prioritasnya dulu. Bisa jadi tetap ada. Tapi harus prioritas. Seperti yang berkaitan . dengan beberapa janji politik, kunjungan kerja ke kecamatan dan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan,” kata Irawansyah.
Pengesahan APBD-P ditandai dengan penandatanganan pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Kutim Mahyunadi dan Wakil I DPRD Yulianus Palangiran, bersama Pemkab Kutim yang diwakili Setkab Irawansyah.
Komentar
Posting Komentar